Home Kesehatan Ombudsman RI Perwakilan Jateng Lakukan Penindakan Berita Medsos

Ombudsman RI Perwakilan Jateng Lakukan Penindakan Berita Medsos

84
0
SHARE
Ombudsman RI Perwakilan Jateng Lakukan Penindakan Berita Medsos

Keterangan Gambar : Kepala Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida. (Dok. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah)

detikOne.com - Jawa Tengah - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah (Jateng) lakukan penindakan atas pemberitaan di Media Sosial (Medsos) terkait pasien BPJS PBI yang tidak dapat melakukan cuci darah di RSUP Suradji Tirtonegoro Klaten, Sabtu (07/09). Sebab BPJS yang bersangkutan dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Kepala Ombudsman RI perwakilan Jateng, Siti Farida lakukan koordinasi dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan Sri Mulyani selaku Bupati Klaten serta Kepala BPJS wilayah Provinsi Jateng. Tidak butuh waktu lama, petugas dinas sosial kabupaten klaten langsung menurunkan tim  ke lokasi sehingga pasien dapat dibawa ke RSUP Suradji Tirtonegoro untuk cuci darah.
"Tindakan Pemerintah Kabupaten Klaten, khususnya dinas sosial  perlu diapresiasi, sudah seharusnya instansi penyelenggara pelayanan publik bertindak cepat, tepat dan responsif dalam menindaklanjuti permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan publik, terutama bidang kesehatan yang merupakan salah satu pelayanan dasar, sinergitas antara Ombudsman dengan Instansi penyelenggara harus terus ditingkatkan," ujarnya.

Pihaknya juga menghimbau, agar Kementerian Sosial lebih cermat dalam melakukan pendataan ulang pasien BPJS PBI. Serta memberikan informasi kepada pasien terkait penonaktifan PBI sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali.
"Ombudsman sebagai lembaga pengawas  dapat melakukan insiatif atas prakarsa sendiri," terangnya.

Hal ini dilakukan Ombudsman untuk merespon secara cepat pengaduan masyarakat yg memerlukan respon dengan cepat pula. Oleh karenanya, instansi penyelenggara pelayanan   juga harus responsif. "Tentu perlu ada kesadaran dan komitmen bersama dengan instansi penyelenggara untuk bersama mewujudkan pelayanan publik yg berkualitas," tandasnya. (OMBDS/MUN)