Home Daerah Tidak ada Unsur Politik dalam Program Bedah Rumah Pemkab Pati

Tidak ada Unsur Politik dalam Program Bedah Rumah Pemkab Pati

Ini merupakan program yang murni untuk menurunkan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Pati.

15
0
SHARE
Tidak ada Unsur Politik dalam Program Bedah Rumah Pemkab Pati

Keterangan Gambar : Sekda Pati Suharyono (kiri Red.) bersama Kepala Disperkim Pati saat berikan pengarahan dalam rangka koordinasi awal pelaksanaan BSPS TA 2019 di Ruang Pragola Setda Pati Sabtu (13/04). (Dok. Humas Pemkab Pati)

DETIKONE.COM – JAWA TENGAH – Sekretaris Daerah (Sekda) Pati Suharyono kemarin (13/04) saat berikan pengarahan dalam rangka koordinasi awal pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2019 dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Ruang Pragolo Setda Pati. Pihaknya menegaskan bahwa program ini tidak ada unsur politik, melainkan untuk meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Semua bantuan yang digelontorkan diharapkan bisa dipertanggungjawabkan.
"Memang bantuan keuangan ini khususnya hibah menjadi sorotan apalagi di tahun politik. Tetapi di sini saya yakinkan bahwa tidak ada unsur politik. Program bantuan stimulan perumahan sudah berjalan setiap tahun," ungkapnya yang juga mewakili Bupati Pati Haryanto.

 

Pada acara yang juga dihadiri Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), dan para perwakilan penerima bantuan stimulan perumahan. Pihaknya menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan stimulan sehingga perlu adanya swadaya.
"Yang menjadi kendala adalah tidak ada swadaya makanya untuk pemerintah Kabupaten Pati sendiri jumlahnya sangat kecil yaitu Rp 50 juta bagi orang yang tidak mampu," terangnya. 

 

Dalam bantuan pengadaan rumah layak huni Suharyono juga mengatakan, perlu adanya bantuan dari pemerintah tingkat provinsi maupun pusat melalui BSPS. Sebab anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkan) terbatas. Pihaknya juga berharap, nantinya bantuan ini bisa berjalan dengan lancar.
"Sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Pati bisa berkurang lagi, sesuai dengan target Bapak Bupati Pati," jelasnya. 

 

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Pati Dadik Sudarmadji mengatakan, bahwa kegiatan kali ini merupakan kegiatan awal untuk melaksanakan BSPS. Kerangka awal sebelum masuk BSPS adalah pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan Kabupaten Pati di akhir 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan.
"BSPS adalah bantuan stimulan perumahan swadaya yang merupakan bantuan berupa stimulan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kenapa dikatakan stimulan artinya masyarakat harus berswadaya lagi, tidak berupa uang namun tenaga, material dan sekaligus uang jika di mungkinkan," lanjutnya. 

 

Dadik memaparkan, pada tahun 2017 Kabupaten Pati mendapatkan BSPS di 201 lokasi. Sedangkan pada tahun 2018, pihaknya sudah mengusulkan namun tidak mendapatkan alokasi. 
"Dan di tahun 2019 alhamdulillah mendapatkan 500 lokasi dimana masing-masing desa nantinya akan mendapat alokasi 25 unit atau 25 penerima manfaat. Dan jumlah yang diterima oleh masing-masing penerima manfaat adalah Rp 17,5 juta per rumah," pungkasnya. (HP/MUN)