Home Daerah Wali Kota Pasuruan Nonaktif Dituntut 6 Tahun Penjara dan Kembalikan Rp 2,26 Miliar

Wali Kota Pasuruan Nonaktif Dituntut 6 Tahun Penjara dan Kembalikan Rp 2,26 Miliar

71
0
SHARE
Wali Kota Pasuruan Nonaktif Dituntut 6 Tahun Penjara dan Kembalikan Rp 2,26 Miliar

Keterangan Gambar : Ilustrasi Sidang

Detikone.com - Dianggap terbukti menerima suap, Wali Kota Pasuruan nonaktif, Setiyono, dituntut 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua anak buahnya yang menjadi perantara juga dituntut hukuman berbeda.

Kedua anak buah Setiyono itu adalah, Dwi Fitri, Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu Trihadianto, tenaga honorer di Kelurahan Pututrejo. Secara berurutan mereka dituntut 5 dan 4 tahun penjara.

Sidang digelar secara bersamaan di ruang Cakra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya itu. Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Tafiq Ibnugroho saat membacakan tuntutan menyatakan, ketiga terdakwa dijerat pasal 12 B nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Mohon pada majelis hakim agar menjatuhkan pidana pada terdakwa atas nama Setiyono dituntut dengan 6 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan," ujarnya, Senin (15/4).

Tidak hanya itu, jaksa juga menuntut agar terdakwa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp 2,26 miliar. Jika tidak, maka harta bendanya akan disita sebagai penggantinya. Namun, jika hartanya tidak mencukupi, maka akan diganti dengan pidana 1 tahun penjara.

"Untuk terdakwa Dwi Fitri, selain tuntutan 5 tahun penjara, ia juga denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 80 juta, jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana satu bulan penjara. Sedangkan untuk terdakwa Wahyu Trihadianto, selain dituntut 4 tahun tahun penjara, ia juga denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara.

Menanggapi tuntutan ini, kuasa hukum terdakwa Setiyono, Ali Ismail mengaku keberatan. Oleh karena itu, dirinya akan menuangkan keberatannya nanti dalam pleidoi atau pembelaan pada pekan depan. "Ada beberapa hal yang menjadi keberatan yang akan kami tuangkan di pleidoi," jelasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Pasuruan Non Aktif Setiyono, bersama dengan Dwi Fitri, Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu Trihadianto, tenaga honorer di Kelurahan Pututrejo ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait proyek di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan, yaitu proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

KPK menduga Setiyono menggunakan tangan Dwi Fitri selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu untuk menerima uang dari, Muhammad Baqir, pihak swasta. Untuk proyek itu, Setiyono mendapatkan jatah 10 persen dari nilai kontrak sebesar Rp 2.210.266.000. Mdk